GORONTALO, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo menggelar konsolidasi demokrasi bersama Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo di Kantor Ombudsman Gorontalo, Rabu (18/11/2026). Pertemuan itu bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga serta menghimpun masukan dan evaluasi pasca Pemilu dan Pilkada 2024.
Kegiatan itu dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Wahyudin Akili, John Hendri Purba, dan Lismawy Ibrahim, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Yusnandar Karim, serta sejumlah staf. Rombongan diterima langsung Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra.
Wahyudin Akili mendorong kolaborasi kedua lembaga untuk memperkuat kualitas demokrasi. Konsolidasi ini merupakan tindak lanjut arahan Bawaslu RI agar jajaran Bawaslu menghimpun masukan dan evaluasi dari para pemangku kepentingan sebagai persiapan menghadapi Pemilu dan Pemilihan mendatang. Menurut Wahyudin, Ombudsman merupakan mitra strategis karena kewenangannya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba menekankan pentingnya evaluasi dan standardisasi pelayanan publik di lingkungan Bawaslu. “Pengawas pemilu juga membutuhkan pengawasan pelayanan publik,” kata John dalam kegiatan itu. Menurut dia, masa non-tahapan Pemilu menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi kelembagaan dan memastikan seluruh mekanisme pelayanan memenuhi standar, baik secara administratif maupun faktual.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra menekankan pentingnya standar pada setiap jenis pelayanan, mulai dari kejelasan prosedur, persyaratan, jangka waktu penyelesaian, hingga produk pelayanan. Muslimin menjelaskan penilaian Ombudsman atas pelayanan publik tidak hanya melihat kelengkapan administratif, tetapi juga pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan. Ia juga mendorong penguatan mekanisme pengaduan internal yang didukung petugas berkompeten dan prosedur penanganan yang jelas.
Dalam pertemuan itu, kedua lembaga membahas standardisasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pencegahan maladministrasi, dan peluang kolaborasi dalam penguatan pengawasan partisipatif. Diskusi juga menyoroti netralitas ASN, politisasi birokrasi, serta tantangan regulasi dalam penanganan pelanggaran kepemiluan, termasuk batas waktu pelaporan dugaan pelanggaran dan perbedaan penafsiran atas aturan yang ada. Konsolidasi dengan Ombudsman ini menjadi bagian dari program konsolidasi demokrasi yang dijalankan Bawaslu Provinsi Gorontalo sepanjang 2026. Wahyudin menyebut program itu telah menghasilkan puluhan kerja sama dengan berbagai lembaga.








