Daftar Isi
JAKARTA, Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini sepenuhnya berpindah ke sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Situs lama ereg.pajak.go.id sudah tidak aktif sejak Coretax berlaku pada 1 Januari 2025, dan seluruh proses bisa dilakukan dari ponsel atau komputer tanpa datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Apa Itu NPWP dan Mengapa NIK Kini Berfungsi sebagai NPWP
NPWP adalah nomor identitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Sejak 1 Juli 2024, Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP elektronik berlaku sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2023. Format NPWP pun berubah dari 15 digit menjadi 16 digit, mengikuti jumlah digit NIK.
NIK yang sudah tercatat di Dukcapil kini langsung menjadi identitas perpajakan, dan pendaftar baru tidak lagi menerima kartu NPWP fisik. Setelah pengajuan disetujui, DJP mengirim nomor NPWP beserta cetakan NPWP elektronik dalam format PDF ke email yang didaftarkan.
Syarat dan Dokumen yang Harus Disiapkan
Siapkan dulu empat hal ini sebelum membuka portal, supaya prosesnya tidak terputus di tengah jalan.
- KTP elektronik dengan NIK yang sudah aktif dan tercatat di Dukcapil.
- Nomor Kartu Keluarga (KK) untuk pencocokan data kependudukan.
- Alamat email aktif, karena NPWP elektronik dikirim ke sana.
- Nomor ponsel aktif untuk menerima kode sekali pakai (OTP) saat verifikasi.
Perangkat yang dipakai sebaiknya punya kamera depan, karena Coretax meminta swafoto untuk mencocokkan wajah pendaftar dengan data Dukcapil. Foto KTP tidak perlu diunggah, karena data identitas ditarik dari Dukcapil begitu NIK dimasukkan.
Cara Daftar NPWP Online Lewat Coretax DJP
Pendaftaran dilakukan di portal resmi Coretax DJP dengan urutan berikut.
- Buka coretaxdjp.pajak.go.id lewat browser di ponsel atau komputer, lalu klik tombol Daftar di sini.
- Pilih jenis wajib pajak Perorangan.
- Saat sistem menanyakan kepemilikan NIK, pilih Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK.
- Pilih Pendaftaran dengan Aktivasi NIK, supaya NIK langsung berfungsi sebagai NPWP 16 digit.
- Lengkapi data identitas yang diminta, antara lain nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, alamat domisili, pekerjaan, dan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).
- Isi alamat email dan nomor ponsel aktif, lalu masukkan kode OTP yang dikirim ke keduanya.
- Pada tahap verifikasi identitas, ambil swafoto sesuai petunjuk di layar, lalu klik Validasi Foto.
- Baca pernyataan yang tampil, beri tanda centang, lalu klik Kirim Pengajuan.
- Periksa kotak masuk email yang didaftarkan. Nomor NPWP dan cetakan NPWP elektronik dalam format PDF dikirim ke sana setelah pengajuan disetujui, biasanya dalam 1 sampai 3 hari kerja. Bila tidak ada di kotak masuk, periksa folder spam.
Pendaftaran NPWP gratis. DJP tidak memungut biaya apa pun, baik lewat Coretax maupun di KPP, jadi abaikan pihak mana pun yang meminta bayaran untuk membuatkan NPWP.
Aktivasi NIK atau Hanya Registrasi, Apa Bedanya
Di langkah keempat, Coretax menawarkan dua pilihan yang sering membingungkan pendaftar.
| Pilihan | Yang didapat | Cocok untuk |
|---|---|---|
| Pendaftaran dengan Aktivasi NIK | NIK langsung berfungsi sebagai NPWP 16 digit | Orang yang sudah berpenghasilan atau butuh NPWP aktif |
| Hanya Registrasi | Akun Coretax tanpa mengaktifkan NIK sebagai NPWP | Orang yang hanya butuh akses Coretax untuk keperluan administratif |
Kebanyakan pendaftar sebaiknya memilih Aktivasi NIK, karena tujuannya memang memiliki NPWP. Pilihan Hanya Registrasi tidak memberi NPWP, jadi tidak menyelesaikan kebutuhan orang yang diminta NPWP oleh pemberi kerja atau bank. Bila telanjur memilih Hanya Registrasi, aktivasi NIK masih bisa dilakukan lewat akun Coretax yang sama.
Kendala yang Sering Muncul Saat Daftar NPWP Online
Tiga kendala ini paling sering dilaporkan pendaftar, dan bisa diatasi tanpa datang ke KPP.
- Pesan error data pihak ketiga muncul bila data yang diisi tidak cocok dengan data kependudukan terkini, misalnya penulisan alamat atau jenis pekerjaan berbeda dari catatan Dukcapil. Perbaiki dulu data di Dukcapil setempat, lalu ulangi pendaftaran.
- Kode OTP tidak masuk. Periksa sinyal dan pastikan nomor ponsel yang dimasukkan benar. Kode bisa tertahan di penyedia layanan, jadi tunggu beberapa menit sebelum meminta kode baru.
- Validasi foto gagal. Ambil swafoto di tempat yang cukup terang, lepas kacamata hitam atau masker, dan pastikan wajah menghadap kamera. Sistem membandingkan swafoto dengan foto KTP di Dukcapil, jadi pencahayaan buruk sering jadi penyebab gagal.
Bila kendala tidak kunjung selesai, hubungi Kring Pajak di nomor 1500200 atau datang ke KPP terdekat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga.
Setelah NPWP Terbit, Apa Saja Kewajiban Pemiliknya
Kewajiban utama pemilik NPWP adalah melaporkan SPT Tahunan orang pribadi paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Untuk tahun pajak 2026, SPT dilaporkan lewat Coretax paling lambat 31 Maret 2027. Pelaporan tetap wajib meski penghasilan setahun di bawah batas kena pajak, selama status NPWP masih efektif.
Pajak terutang dihitung dari penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP untuk wajib pajak sendiri adalah Rp54.000.000 per tahun, ditambah Rp4.500.000 bila sudah kawin, dan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan, maksimal tiga orang. Ketentuan ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Tarif Pajak Penghasilan orang pribadi bersifat progresif, mulai 5 persen untuk Penghasilan Kena Pajak sampai Rp60 juta, lalu 15 persen, 25 persen, 30 persen, dan 35 persen di lapisan atas.
Contohnya, karyawan lajang tanpa tanggungan berpenghasilan neto Rp120 juta dalam setahun. Setelah dikurangi PTKP Rp54 juta, Penghasilan Kena Pajaknya Rp66 juta. Pajak terutang dihitung 5 persen dari Rp60 juta, yaitu Rp3 juta, ditambah 15 persen dari sisa Rp6 juta, yaitu Rp900 ribu. Totalnya Rp3,9 juta setahun, yang umumnya sudah dipotong pemberi kerja tiap bulan lewat PPh Pasal 21.
NPWP Non-Efektif untuk yang Belum Berpenghasilan
Tidak semua pemilik NPWP wajib lapor SPT. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan status Non-Efektif, yang dalam sistem Coretax kini disebut Nonaktif, bagi wajib pajak yang tidak lagi memenuhi syarat subjektif atau objektif. Contohnya orang yang tidak berpenghasilan, penghasilannya di bawah PTKP, atau NPWP-nya hanya dibuat sebagai syarat administratif seperti melamar kerja dan membuka rekening. Selama berstatus Non-Efektif, wajib pajak tidak wajib menyampaikan SPT dan tidak diterbitkan surat teguran atau tagihan atas keterlambatan lapor.
Status ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 dan bisa diajukan lewat KPP. Berbeda dari penghapusan NPWP, status Non-Efektif masih bisa diaktifkan kembali kapan saja, begitu pemiliknya kembali berpenghasilan.
Mendaftar NPWP lewat Coretax hanya butuh beberapa menit, tapi konsekuensinya jangka panjang. Pahami kewajiban lapor SPT dan batas PTKP sejak awal, supaya NPWP baru tidak berubah menjadi tunggakan.





