Daftar Isi
KuaroNews, SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan Polri tentang ada atau tidak adanya catatan kepolisian seseorang. Aturan penerbitannya berubah pada 2026, sehingga panduan lama yang masih beredar tidak lagi sepenuhnya bisa dipakai.
Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2026 menjadi dasar penerbitan SKCK yang berlaku sekarang. Peraturan itu ditetapkan pada 19 Mei 2026, mulai berlaku pada 20 Mei 2026, dan mencabut Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023. Penerbitan SKCK kini dilakukan secara elektronik lewat aplikasi layanan digital Polri, dan dokumennya dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Cara Membuat SKCK Online 2026 Lewat Super App Polri
SKCK online 2026 diajukan lewat fitur SKCK di Super App Polri. Pemohon membuat akun, mengisi data diri, mengunggah dokumen, memilih keperluan dan lokasi penerbitan, memeriksa pratinjau, lalu membayar Rp30.000. SKCK elektronik bisa dicetak lewat aplikasi atau diambil di kantor polisi yang dipilih.
Pengajuan dilakukan lewat fitur SKCK di Super App Polri, aplikasi resmi di Play Store dan App Store. Portal pendaftaran lama di skck.polri.go.id sudah tidak aktif sejak 20 Maret 2023, jadi tautan dari panduan lama tidak lagi membuka formulir apa pun.
- Unduh Super App Polri dari Play Store atau App Store, lalu buat akun dengan nomor HP aktif dan kode OTP lewat SMS.
- Lengkapi profil dengan data diri sesuai KTP, foto KTP, dan swafoto.
- Buka menu SKCK di beranda aplikasi, lalu pilih Ajukan SKCK.
- Isi data diri, keperluan penerbitan, dan tujuan negara bila dipakai di luar negeri.
- Unggah dokumen persyaratan dan pasfoto sesuai ketentuan yang tampil di aplikasi.
- Pilih lokasi dan tanggal penerbitan, yaitu Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri.
- Periksa pratinjau SKCK yang tampil di layar dan perbaiki data bila masih ada yang salah.
- Bayar biaya penerbitan Rp30.000 lewat kanal resmi yang muncul di aplikasi, misalnya BRIVA.
- Simpan bukti pembayaran dan barcode pendaftaran yang dikirim ke email. Cetak SKCK lewat fitur cetak di aplikasi atau ambil di kantor polisi yang dipilih dengan membawa dokumen asli.
Pemohon yang tidak bisa datang sendiri dapat mewakilkan pengambilan SKCK dengan surat kuasa. Pengajuan manual hanya dibuka bila Polri menyatakan aplikasi tidak berfungsi dan sudah ada pemberitahuan resmi.
Syarat Dokumen Membuat SKCK 2026
Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2026 menyebut dokumen pendukung paling sedikit yang harus disiapkan pemohon. Pada pengajuan elektronik, dokumen itu diunggah lewat aplikasi, dan petugas dapat meminta dokumen asli saat verifikasi.
- KTP elektronik
- Kartu Keluarga
- Akta kelahiran
- Ijazah terakhir
- Pasfoto berwarna dengan latar merah untuk WNI dan kuning untuk WNA
- Paspor dengan masa berlaku paling sedikit enam bulan, khusus untuk keperluan ke luar negeri
- Bukti peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional
Syarat JKN Aktif dan Pengecualiannya
Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional menjadi syarat bagi pemohon SKCK. Status kepesertaan diperiksa lewat pertukaran data antara Polri dan BPJS Kesehatan. Pada layanan manual, buktinya bisa berupa tangkapan layar status aktif atau bukti bayar iuran bulan berjalan. Aturan ini dikecualikan bagi WNI yang berada di luar negeri serta WNA yang berdomisili di Indonesia tetapi tidak bekerja atau bekerja kurang dari enam bulan.
Pemohon yang status JKN-nya tidak aktif sebaiknya mengaktifkan kepesertaan dulu, dan status itu bisa dicek lewat aplikasi Mobile JKN sebelum pengajuan dimulai.
Ketentuan Pasfoto SKCK
Pasfoto untuk SKCK memakai latar merah bagi WNI dan latar kuning bagi WNA. Ukuran yang tercantum pada standar pelayanan kepolisian adalah 4×6 cm, dengan wajah menghadap ke depan tanpa kacamata. Aturan baru tidak menyebut jumlah lembar foto, jadi ketentuan berkas di aplikasi yang berlaku saat pengajuan.
Banyak panduan lama masih menulis latar kuning untuk WNI, padahal ketentuan itu sudah tidak berlaku. Pemohon sebaiknya mengikuti ketentuan terbaru agar pengajuan tidak terhambat saat pemeriksaan dokumen.
Biaya dan Masa Berlaku SKCK 2026
Biaya penerbitan SKCK adalah Rp30.000 untuk satu permohonan, baik untuk WNI maupun WNA. Tarif itu merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.
| Keterangan | Ketentuan |
|---|---|
| Biaya penerbitan | Rp30.000 per permohonan |
| Dasar tarif | PP Nomor 76 Tahun 2020 |
| Masa berlaku | Enam bulan sejak diterbitkan |
| Perpanjangan | Tidak lagi diatur, ajukan permohonan baru bila habis |
| Bahasa dokumen | Indonesia dan Inggris |
| Pengambilan | Cetak lewat aplikasi atau kantor polisi |
Pembayaran dilakukan lewat kanal resmi yang muncul di aplikasi, dan bukti pembayaran disimpan sampai SKCK diterima. Biaya di luar Rp30.000 bukan bagian dari tarif resmi.
Setiap SKCK hanya berlaku untuk satu keperluan dan satu negara tujuan. Pemohon yang melamar kerja ke dua negara sekaligus perlu mengajukan SKCK terpisah untuk tiap negara tujuan.
Perubahan Penting SKCK 2026 Dibanding Aturan Lama
Perubahan terbesar ada pada kanal pengajuan dan beberapa ketentuan dokumen, seperti dirangkum tabel di bawah ini.
| Hal | Aturan lama | Aturan baru |
|---|---|---|
| Dasar hukum | Perpol Nomor 6 Tahun 2023 | Perpol Nomor 1 Tahun 2026 |
| Kanal pengajuan | Portal web skck.polri.go.id | Super App Polri |
| Pasfoto WNI | Banyak panduan menulis latar kuning | Latar merah |
| Perpanjangan | Diatur dalam aturan lama | Tidak lagi diatur |
Masa berlaku SKCK tetap enam bulan sejak diterbitkan, dan biayanya tetap Rp30.000. Yang berubah adalah cara mengurusnya, bukan masa berlaku atau tarifnya.
Kendala yang Sering Muncul Saat Mengajukan SKCK Online
Pengajuan lewat aplikasi umumnya berjalan cepat bila dokumen sudah lengkap. Kendala yang muncul biasanya berasal dari dokumen atau data yang belum sesuai.
- Status JKN tidak aktif: aktifkan kepesertaan dan lunasi tunggakan iuran lebih dulu, lalu cek ulang status di Mobile JKN sebelum mengajukan.
- Pasfoto tidak sesuai ketentuan: foto ulang dengan latar merah untuk WNI atau kuning untuk WNA, wajah menghadap ke depan, tanpa filter.
- Aplikasi sulit dibuka atau gagal memuat: perbarui aplikasi ke versi terbaru dan coba lagi, atau minta bantuan ke Polsek setempat.
- Sidik jari diminta saat verifikasi: sidik jari bukan data minimum pengajuan elektronik dalam aturan baru, tetapi kantor penerbit dapat memintanya, jadi bawa KTP asli saat mengambil SKCK.
- SKCK dipakai untuk lebih dari satu negara: ajukan permohonan terpisah untuk tiap negara tujuan.
SKCK yang sudah terbit berlaku enam bulan, jadi pemohon sebaiknya mengajukan saat dokumen benar-benar dibutuhkan, bukan jauh-jauh hari. Layanan kepolisian lain yang sudah bisa diurus dari ponsel adalah perpanjangan SIM lewat Digital Korlantas.





