Daftar Isi
JAKARTA, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak seluruh gugatan pencabutan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto melalui Putusan Nomor 151/G/2026/PTUN.JKT yang dibacakan secara elektronik pada Selasa, 17 November 2026. Gugatan itu diajukan korban dan keluarga korban pelanggaran berat HAM bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang penganugerahan gelar Pahlawan Nasional, khususnya kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto.
PTUN Jakarta Tolak Seluruh Gugatan
Putusan Nomor 151/G/2026/PTUN.JKT menolak seluruh gugatan yang diajukan para penggugat terhadap Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025. Keputusan presiden itu ditetapkan pada 6 November 2025 dan mengatur penganugerahan gelar Pahlawan Nasional, termasuk kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto. Dengan penolakan tersebut, gelar Pahlawan Nasional yang telah dianugerahkan kepada Soeharto tetap berlaku dan tidak dicabut oleh pengadilan. Putusan dibacakan secara elektronik pada Selasa, 17 November 2026, sehingga upaya hukum para korban dan keluarga korban bersama organisasi masyarakat sipil untuk membatalkan keputusan presiden itu tidak membuahkan hasil di PTUN Jakarta.
Kekecewaan Koalisi Korban dan Amnesty
Amnesty International Indonesia bersama Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menyatakan kekecewaan mendalam atas putusan PTUN Jakarta tersebut. Dalam pernyataan sikapnya, koalisi menilai putusan itu memperlihatkan kegagalan PTUN Jakarta dalam menguji keabsahan pemberian gelar secara substantif. Penilaian itu berpijak pada rekam jejak Soeharto yang tidak dapat dilepaskan dari dugaan pelanggaran HAM berat, kekerasan negara, pembungkaman demokrasi, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagi koalisi, gelar kehormatan negara seharusnya tidak diberikan kepada sosok dengan rekam jejak seperti itu, karena pemberian gelar itu mengabaikan penderitaan para korban dan keluarga korban pelanggaran berat HAM.
Desakan agar Presiden Mencabut Keppres
Komnas HAM mencatat sedikitnya sembilan peristiwa pelanggaran HAM berat di bawah kepemimpinan Soeharto, antara lain peristiwa 1965-1966, Tanjung Priok 1984, dan kerusuhan Mei 1998, yang hingga kini belum pernah dituntaskan melalui proses peradilan. Soeharto meninggal pada 2008 tanpa pernah diadili atas dugaan pelanggaran tersebut, padahal negara kini justru menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional. Koalisi menilai putusan PTUN Jakarta menjadi pertanda bahwa keadilan telah mati dan impunitas menjelma dalam institusi peradilan, karena pengadilan dinilai gagal menempatkan keadilan substantif sebagai jantung pemeriksaan perkara. Karena itu koalisi mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 dan mengakui pelanggaran HAM berat serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa pemerintahan Soeharto, serta menegaskan bahwa perjuangan para korban untuk memperoleh keadilan akan terus berlanjut.








