Nasional

Cara Cek Pajak Kendaraan Banten Online Lewat 4 Kanal Resmi

Diperbarui 20 November 2026

Cara Cek Pajak Kendaraan Banten Online Lewat 4 Kanal Resmi
Cara Cek Pajak Kendaraan Banten Online Lewat 4 Kanal Resmi
Daftar Isi
  1. Empat Kanal Resmi untuk Mengecek Pajak Kendaraan Banten
  2. Membaca Rincian Tagihan: PKB, Opsen, dan SWDKLLJ
  3. Pemutihan Banten Berlaku sampai 31 Desember 2026
  4. Hal yang Tidak Bisa Diurus Lewat Kanal Online
  5. Waspada Situs Palsu Saat Mengecek Pajak

SERANG, Pemilik kendaraan bermotor di Banten bisa mengecek jumlah pajak dan tanggal jatuh tempo dari ponsel, tanpa datang ke kantor Samsat. Pengecekan itu hanya membutuhkan nomor polisi dan lima digit terakhir nomor rangka yang tercetak di STNK.

Layanan pengecekan daring menjadi penting menjelang akhir tahun. Pemerintah Provinsi Banten memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan sampai 31 Desember 2026, setelah semula berakhir 31 Oktober 2026. Pemilik kendaraan yang menunggak bisa melunasi pokok pajak tanpa denda, dan pembayar yang melunasi sebelum jatuh tempo mendapat potongan 5 persen.

Empat Kanal Resmi untuk Mengecek Pajak Kendaraan Banten

Situs Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten di infopkb.bantenprov.go.id menjadi kanal paling sederhana. Pengguna membuka situs itu dari peramban ponsel atau laptop, mengisi nomor polisi kendaraan, lalu sistem menampilkan data kendaraan beserta jumlah pajak yang harus dibayar. Kanal ini tidak meminta pendaftaran akun.

Kanal kedua adalah aplikasi SAMBAT, singkatan dari Samsat Banten Hebat, yang dikembangkan Bapenda Provinsi Banten. Setelah mengunduh aplikasi dari toko aplikasi resmi, pengguna membuka menu Info PKB, memasukkan nomor polisi, lalu menekan tombol Cari.

Kanal ketiga adalah Samsat Ceria, aplikasi terbaru Bapenda Banten yang diluncurkan 31 Maret 2026. Fungsinya sama dengan SAMBAT, yaitu menampilkan informasi dan melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Kanal keempat adalah SIGNAL, singkatan dari Samsat Digital Nasional, layanan resmi Korlantas Polri. Pendaftarannya lebih panjang karena aplikasi ini juga dipakai untuk membayar pajak tahunan dan mengesahkan STNK. Pendaftar mengisi NIK, nama sesuai e-KTP, alamat surel, dan nomor ponsel, lalu mengunggah foto e-KTP, menjalani verifikasi biometrik wajah lewat swafoto, serta verifikasi kode OTP dan surel. Setelah terdaftar, pengguna menambahkan data kendaraan dengan nomor polisi dan lima digit terakhir nomor rangka.

Membaca Rincian Tagihan: PKB, Opsen, dan SWDKLLJ

Hasil pengecekan menampilkan tanggal jatuh tempo serta rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan denda bila ada. Angka yang tampil sama dengan angka yang tercetak pada lembar pajak di STNK.

PKB dihitung dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikali tarif yang berlaku di Banten. Sejak 5 Januari 2025, tarif PKB kendaraan pertama di Banten sebesar 1,2 persen, dan di atasnya dikenakan opsen sebesar 66 persen dari PKB. Opsen adalah pungutan tambahan yang tercetak terpisah pada bukti bayar.

SWDKLLJ adalah iuran wajib yang dikelola Jasa Raharja untuk santunan kecelakaan lalu lintas. Besarannya tetap dan tidak bergantung pada harga kendaraan. Untuk sepeda motor 50 sampai 250 cc, iurannya Rp32.000 ditambah biaya kartu dana Rp3.000, sehingga totalnya Rp35.000. Untuk mobil pribadi, iurannya Rp140.000 ditambah Rp3.000, sehingga totalnya Rp143.000.

Sebagai gambaran, contoh hitungan yang dipakai Pemprov Banten untuk sebuah mobil dengan NJKB Rp200 juta menghasilkan PKB Rp2,4 juta, opsen Rp1.584.000, dan SWDKLLJ Rp143.000, sehingga total yang dibayar per tahun Rp4.127.000. Angka itu berlaku untuk kendaraan pertama tanpa tunggakan dan tanpa denda.

Pemutihan Banten Berlaku sampai 31 Desember 2026

Program pemutihan di Banten semula berlangsung 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Perpanjangan sampai akhir tahun diumumkan melalui laman Samsat Digital pada awal November 2026.

Keringanan yang diberikan ada dua. Pertama, pembebasan sanksi denda PKB dan denda SWDKLLJ. Pembebasan itu berlaku otomatis lewat sistem, sehingga pemilik kendaraan yang menunggak cukup membayar pokok pajak tanpa mengajukan permohonan khusus. Iuran pokok SWDKLLJ tahun berjalan tetap dibayar, yang dihapus hanya dendanya.

Kedua, potongan 5 persen bagi pemilik kendaraan yang membayar sebelum tanggal jatuh tempo. Setelah 31 Desember 2026, denda keterlambatan kembali berlaku sesuai ketentuan, dan nominalnya tertera pada hasil pengecekan di kanal resmi.

Hal yang Tidak Bisa Diurus Lewat Kanal Online

Kanal daring hanya melayani pengecekan dan pembayaran pajak tahunan. Perpanjangan STNK lima tahunan sekaligus penggantian tanda nomor kendaraan bermotor wajib dilakukan di kantor Samsat, karena kendaraan harus menjalani cek fisik yang tidak dipungut biaya. Pemilik kendaraan membawa STNK, BPKB, dan KTP asli.

Balik nama dan mutasi kendaraan juga tidak bisa diurus daring. SIGNAL hanya melayani kendaraan atas nama sendiri atau anggota keluarga dalam satu kartu keluarga. Samsat keliling pun hanya melayani pengesahan tahunan.

Waspada Situs Palsu Saat Mengecek Pajak

Pengecekan pajak kendaraan tidak dipungut biaya. Situs atau aplikasi yang meminta pembayaran hanya untuk menampilkan nominal pajak patut dihindari.

Kanal yang aman beralamat .go.id atau berasal dari aplikasi resmi Polri dan Bapenda. Bapenda Banten juga pernah menyediakan pengecekan lewat pesan singkat dan WhatsApp, tetapi nomor layanan dapat berubah, sehingga kanal resmi di situs Bapenda menjadi rujukan yang paling aman.

Kepatuhan membayar pajak kendaraan di Indonesia masih rendah. Jasa Raharja mencatat tingkat kepatuhan baru 49,25 persen dari 116 juta wajib pajak kendaraan bermotor hingga September 2026. Angka itu disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin pada 28 Oktober 2026. Pemutihan sampai akhir tahun memberi kesempatan bagi pemilik kendaraan di Banten untuk melunasi tunggakan tanpa denda sebelum ketentuan normal kembali berlaku.

Berita Lainnya

Tinggalkan Komentar