Daftar Isi
CILEGON, Pemerintah Kota Cilegon belum memutuskan besaran bantuan keuangan partai politik untuk tahun anggaran 2027. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon Noviyogi Hermawan menyebut nilainya kemungkinan masih sama seperti 2026, yakni sekitar Rp1,8 miliar.
Besaran Tahun Ini Rp1,8 Miliar
Pada 2026, Pemkot Cilegon mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,8 miliar untuk seluruh partai politik yang memperoleh suara sah pada pemilihan legislatif. Dana tersebut dibagikan berdasarkan perolehan suara sah masing-masing partai, dengan nilai bantuan Rp7.000 per suara sah yang mengacu pada keputusan wali kota. Partai Golkar, misalnya, memperoleh bantuan Rp371 juta karena meraih 53.000 suara sah pada pemilihan legislatif.
Skema ini berarti partai dengan perolehan suara sah yang lebih besar menerima dana yang lebih besar pula. Sebagai gambaran, perolehan 53.000 suara sah Partai Golkar menghasilkan bantuan Rp371 juta, yang diperoleh dari perkalian jumlah suara sah dengan nilai Rp7.000 per suara.
Noviyogi mengatakan besaran bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah. Penyesuaian nilai bantuan juga pernah dilakukan pada periode pilkada sebelumnya, sehingga besaran untuk 2027 masih bergantung pada keputusan pemerintah daerah. Ia menyampaikan hal itu pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Besaran 2027 Kemungkinan Tetap Rp1,8 Miliar
Noviyogi menyebut besaran bantuan untuk 2027 kemungkinan masih sama dengan alokasi 2026, yakni sekitar Rp1,8 miliar. Kepastian nilainya masih menunggu keputusan pemerintah daerah sebelum ditetapkan. Hingga keputusan itu terbit, partai politik di Cilegon belum dapat memastikan jumlah dana yang akan diterima tahun depan.
Pembahasan anggaran 2027 sendiri telah berjalan di DPRD Kota Cilegon. Pemkot Cilegon menargetkan pendapatan Rp2,03 triliun dalam APBD 2027, dan dokumen tersebut telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon pada Kamis, 16 Juli 2026 sebagai dasar penyusunan APBD 2027.
Penyusunan APBD 2027 juga menjadi sorotan DPRD Kota Cilegon. Pada Oktober 2026, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh menilai penyusunan APBD 2027 harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga pembahasan anggaran di DPRD menjadi penentu penting bagi besaran akhir bantuan parpol.
Dasar Hukum Bantuan Parpol
Bantuan keuangan partai politik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 serta Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 52 Tahun 2022 tentang tata cara penganggaran, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Kedua aturan tersebut menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyalurkan dana bantuan kepada partai politik. Pembahasan anggaran 2027 bersama DPRD Kota Cilegon akan menentukan besaran akhir bantuan tersebut.








