Ekonomi

Pemkab Banyuasin Gratis NIB UMKM lewat Pendampingan Berkelanjutan

Diperbarui 19 November 2026

Pemkab Banyuasin Gratis NIB UMKM lewat Pendampingan Berkelanjutan
Pemkab Banyuasin Gratis NIB UMKM lewat Pendampingan Berkelanjutan
Daftar Isi
  1. Fasilitasi NIB Gratis dengan Syarat Utama KTP
  2. Pendampingan Berkelanjutan bagi Pelaku UMKM
  3. Legalitas Membuka Akses Permodalan dan Target Naik Kelas
  4. Program Menyasar Seluruh Kecamatan hingga 2027

BANYUASIN, Pemerintah Kabupaten Banyuasin memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pendampingan berkelanjutan. Fasilitasi ini ditegaskan Wakil Bupati Banyuasin Ir. Netta Indian, S.P., M.M. dalam kegiatan pembinaan pelaku usaha di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Kegiatan pembinaan itu merupakan inisiatif Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H. dan Wakil Bupati Netta Indian untuk mendorong kemandirian serta akselerasi pengembangan usaha masyarakat. Pada Selasa, 10 November 2026, Netta memimpin langsung Sosialisasi, Pembinaan, dan Pendampingan Perizinan bagi Industri Rumah Tangga, Kecil, dan Menengah di Kantor Camat Betung. Pada Rabu, 18 November 2026, ia kembali hadir dalam kegiatan pemberdayaan usaha mikro di Desa Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa.

Fasilitasi NIB Gratis dengan Syarat Utama KTP

NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Melalui fasilitasi pemerintah daerah, pelaku UMKM di Banyuasin dapat mengurus NIB tanpa biaya dengan syarat utama berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Netta mengingatkan masyarakat agar segera melapor apabila menemukan oknum yang meminta biaya atau pungutan liar dalam pengurusan NIB.

Legalitas perizinan dinilai krusial karena memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Tanpa legalitas yang memadai, pelaku usaha sulit meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Kendala permodalan dan legalitas perizinan selama ini menjadi hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM di Banyuasin.

Pendampingan Berkelanjutan bagi Pelaku UMKM

Pendampingan dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini mencakup pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pendampingan juga meliputi perizinan, sertifikasi halal, dan strategi pemasaran digital bagi pelaku usaha.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Banyuasin Adam Ibrahim, S.E., M.Si. hadir dalam kegiatan di Desa Lalang Sembawa bersama Camat Sembawa Drs. Erman Taufik, M.M., Kepala Desa Lalang Sembawa Jos Fadilah, S.Pd., M.M., dan Kepala Bidang UMKM Wasilah, S.E. Kehadiran jajaran tersebut menunjukkan pendampingan dilakukan secara langsung di tengah masyarakat.

Legalitas Membuka Akses Permodalan dan Target Naik Kelas

Menurut Netta, legalitas usaha membuka akses permodalan melalui kolaborasi dengan pihak perbankan. Pemerintah daerah optimistis pelaku industri rumah tangga dan UMKM di Kecamatan Betung dan sekitarnya dapat naik kelas, lebih berdaya saing, serta berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan perekonomian daerah. Sektor UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan pendapatan asli daerah.

“Kami berharap semakin banyak perempuan, khususnya ibu rumah tangga, yang memiliki usaha sendiri sehingga mampu mandiri dan membantu meningkatkan perekonomian keluarga,” kata Netta. Ia mengajak pelaku usaha untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, serta memanfaatkan peluang kerja sama dengan berbagai pihak.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan siap berkolaborasi dan bersinergi dalam mendukung perkembangan usaha masyarakat. Melalui pendampingan ini, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memiliki legalitas, tetapi juga kapasitas usaha yang lebih profesional.

Program Menyasar Seluruh Kecamatan hingga 2027

Program fasilitasi NIB gratis dan pendampingan berkelanjutan ini ditargetkan menyasar seluruh kecamatan di wilayah Banyuasin. Program tersebut diharapkan dapat berlangsung hingga tahun 2027. Dengan jangkauan tersebut, semakin banyak pelaku UMKM di Banyuasin diharapkan memperoleh legalitas usaha dan naik kelas.

Berita Lainnya

Tinggalkan Komentar