Daftar Isi
JAKARTA, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan konflik kepentingan dalam endorsement KKP RANS, yakni kontrak jasa publikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan dalam jaringan usaha RANS milik Raffi Ahmad. Desakan itu disampaikan pada Jumat, 20 November 2026, setelah terungkap KKP mengontrak tiga paket kampanye senilai sekitar Rp10,8 miliar kepada perusahaan tersebut selama 2025 sampai 2026.
GPM adalah organisasi kepemudaan yang menamakan dirinya Gerakan Pemuda Marhaenisme. Ketua DPP GPM Bidang Kemaritiman, Ganda M. Sihite, menilai anggaran promosi itu tidak sebanding dengan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan yang masih membutuhkan dukungan nyata. Menurut dia, nelayan kalah prioritas dari promosi yang melibatkan seorang utusan presiden.
Kontrak Endorsement KKP RANS Rp10,8 Miliar
KKP mengontrak PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp10.796.955.000 melalui tiga paket kampanye pada periode 2025 sampai 2026. Nilai itu setara sekitar Rp10,8 miliar. Dua paket pada 2025 bernilai Rp7,2 miliar, sedangkan satu paket pada 2026 bernilai Rp3,6 miliar untuk promosi Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna. Angka-angka itu berasal dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merujuk data realisasi pengadaan di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). ICW mengumumkan temuan tersebut dalam siaran pers pada Senin, 9 November 2026.
Total belanja jasa influencer dua kementerian, termasuk endorsement KKP RANS, kepada perusahaan yang sama mencapai Rp14.696.955.002. Selain tiga paket KKP, ada satu kampanye Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi senilai Rp3.900.000.002 untuk promosi museum. ICW mencatat delapan paket pengadaan sepanjang 2024 sampai 2026 dengan penyedia yang sama.
| Instansi | Paket | Nilai |
|---|---|---|
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Melalui Media Sosial | Rp2.400.000.000 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | Pengadaan Jasa Publikasi Kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Rp4.796.955.000 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | Pengadaan Jasa Publikasi KKP melalui Media Sosial dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Kampung Nelayan Merah Putih | Rp3.600.000.000 |
| Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Jasa Publikasi Museum dan Cagar Budaya Melalui Media Sosial | Rp3.900.000.002 |
Raffi Ahmad mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Cemaga Utara, Natuna, Kepulauan Riau, pada 25 Juli 2026. Kunjungan itu tayang di kanal YouTube RANS Entertainment dengan judul Botuna di Natuna. Saat itu Raffi sudah sembilan bulan menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Presiden Prabowo Subianto melantik Raffi pada 22 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76/M Tahun 2024.
Ganda Sihite: Nelayan Kalah dari Promosi
Ganda M. Sihite mengecam penggunaan anggaran tersebut dan mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan konflik kepentingan dalam endorsement KKP RANS kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Ia menilai pejabat publik seharusnya fokus pada peningkatan kualitas hidup nelayan, bukan pada aktivitas promosi yang bersifat komersial.
DPP GPM mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kortas Tipidkor Polri mengusut pengadaan tersebut. Menurut GPM, pengusutan harus mencakup:
- proses pengadaan jasa publikasi dan influencer;
- penentuan penyedia dan nilai kontrak;
- aliran dana serta pelaksanaan pekerjaan;
- pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan;
- indikasi dugaan konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan.
ICW menilai kontrak itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena Raffi masih tercatat sebagai komisaris dan pemegang saham perusahaan tersebut. PT RANS Entertainment Indonesia memegang 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, dan Raffi menguasai mayoritas saham perusahaan induk itu serta memegang 0,9 persen saham secara langsung. Spesifikasi pengadaan langsung menyebut kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram Raffi Ahmad sebagai lokasi unggahan konten promosi.
RANS Menyebut Prosedur Sudah Ditempuh
PT RANS Entertainment Indonesia Tbk membenarkan total nilai kerja sama Rp14.696.955.002 dalam keterangan tertulis pada Jumat, 14 November 2026. Kerja sama dengan KKP dan Kemendikbudristek itu melibatkan beberapa kanal media sosial, termasuk YouTube dan Instagram. RANS menyatakan seluruh proyek endorsement KKP RANS dikerjakan sesuai kontrak dan tidak ada pekerjaan yang tidak selesai.
RANS menjelaskan penentuan harga mengacu pada commercial rate card yang biasa digunakan untuk klien lain. Menurut perusahaan, tarif itu menjadi dasar bagi perusahaan dalam menyusun penawaran. RANS juga menyatakan seluruh pekerjaan memiliki laporan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Isi konten endorsement KKP RANS antara lain budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan, serta aktivitas promosi wisata dan kuliner. RANS menyatakan seluruh paket sudah selesai dengan laporan serta dokumentasi.
Raffi Minta Maaf dan Janjikan Rp15 Miliar
Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf atas polemik endorsement KKP RANS tersebut melalui unggahan di media sosial pada Senin, 16 November 2026. Ia bersama Ariel Noah, Desta Mahendra, dan Gading Marten yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu warga terdampak bencana, terutama di Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh. Dana itu disebut berasal dari dana pribadi Raffi serta honor yang diterima Ariel, Desta, dan Gading dari kerja sama dengan KKP, tanpa memotong honor kru, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten.
Raffi juga menyatakan terbuka untuk diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menyebut sudah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 dan mendapat keterangan bahwa aktivitasnya tidak melanggar aturan. KPK menegaskan konsultasi tersebut berada dalam ranah pencegahan, bukan legitimasi hukum atas kontrak yang dipersoalkan.
KPK Belum Menindaklanjuti Endorsement KKP RANS
KPK menyatakan belum menindaklanjuti dugaan konflik kepentingan dalam kegiatan endorsement KKP RANS. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan informasi mengenai dugaan tersebut sejauh ini masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Hingga Senin, 16 November 2026, KPK belum melakukan langkah penindakan terkait persoalan tersebut.
Taufik mempersilakan masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan tersebut untuk menyampaikannya kepada KPK melalui kedeputian yang membidangi pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, meminta kedua kementerian mengevaluasi menyeluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga penilaian hasil, guna mengidentifikasi potensi penyimpangan.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi publikasi ICW tersebut. Ia menilai kerja sama itu merupakan praktik usaha biasa dalam lingkup kegiatan promosi kebudayaan yang lazim dilakukan. Ia juga menegaskan endorsement tersebut dilakukan sebelum Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada 22 Oktober 2024. Penegasan itu berlaku untuk kerja sama dengan Kemendikbudristek, sedangkan seluruh kontrak KKP terjadi setelah Raffi menjadi pejabat negara.








