Nasional

Siswa PPPJ Badiklat Kejagung Kunjungi MK untuk Penguatan Integritas

Siswa PPPJ Badiklat Kejagung Kunjungi MK untuk Penguatan Integritas
Siswa PPPJ Badiklat Kejagung Kunjungi MK untuk Penguatan Integritas
Daftar Isi
  1. Calon Jaksa Harus Memahami Sistem Ketatanegaraan
  2. Kunjungan Jadi Bekal Praktik Lapangan Calon Jaksa
  3. MK Sediakan Layanan Konsultasi bagi Pencari Keadilan

JAKARTA, Sebanyak 175 siswa Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII Gelombang II mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 16 November 2026. Rombongan diterima langsung oleh Analis Hukum Ahli Muda MK Aditya Yuniarti di Aula Gedung 1 MK.

Kunjungan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran PPPJ di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Agung. Kepala Bidang Penyelenggara pada Pusdiklat Teknis dan Fungsional Badiklat Kejagung Muhammad Anshar Wahyuddin mengatakan pembelajaran seorang jaksa tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Menurut dia, calon jaksa harus memiliki wawasan yang komprehensif terhadap sistem ketatanegaraan.

Calon Jaksa Harus Memahami Sistem Ketatanegaraan

Aditya menjelaskan latar belakang pembentukan MK, yakni tidak adanya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan persoalan ketatanegaraan secara hukum sebelum MK berdiri. Sebelum ada MK, pengujian undang-undang terhadap konstitusi, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan pemakzulan presiden atau wakil presiden diselesaikan secara politik melalui kebijaksanaan kekuasaan presiden.

Aditya juga menjelaskan bahwa jaksa dapat menjadi pengacara negara dalam persidangan di MK, sehingga jaksa harus memahami hukum acara MK. Ia menyebut MK terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang diusulkan dan dipilih oleh DPR, presiden, dan Mahkamah Agung sebagai representasi tiga cabang kekuasaan negara.

Kunjungan Jadi Bekal Praktik Lapangan Calon Jaksa

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Andi Hakim mengatakan para peserta akan mendapatkan pemahaman mengenai MK, sistem hukum, dan kelembagaan secara lebih dalam. Menurut dia, setiap lembaga negara didirikan untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Para peserta juga diajak berkeliling melihat ruang sidang MK dan Pusat Sejarah Konstitusi.

Anshar menambahkan MK dipilih sebagai tujuan visitasi karena posisinya yang strategis dalam sistem ketatanegaraan, terutama melalui kewenangan pengujian undang-undang untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Kunjungan ini diharapkan memperkaya pemahaman para peserta tentang fungsi dan kewenangan MK sekaligus memperkuat wawasan ketatanegaraan mereka sebagai bekal penegakan hukum.

MK Sediakan Layanan Konsultasi bagi Pencari Keadilan

Dalam pemaparannya, Aditya menjelaskan MK menyediakan layanan bagi masyarakat pencari keadilan, antara lain Pojok Digital dan Ruang Konsultasi Konstitusi. Melalui layanan itu masyarakat dapat berkonsultasi untuk memahami hukum acara MK dan menyusun permohonan. Ia juga menjelaskan tiga pihak yang terlibat dalam pengujian undang-undang, yakni pemohon, pemberi keterangan, dan pihak terkait, dan Kejaksaan beberapa kali diundang MK sebagai pihak terkait.

Kunjungan 175 siswa PPPJ ini menjadi bagian dari rangkaian pembekalan Angkatan LXXXIII Gelombang II Tahun 2026 yang diikuti 501 calon jaksa dan lima calon oditur militer. Sebelumnya, para peserta menerima pembekalan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 9 November 2026 dan Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana pada 11 November 2026.

Berita Lainnya

Tinggalkan Komentar